HUKUM PERDATA

A. HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

1.  SEJARAH SINGKAT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Sejarah Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia saat ini tidaklah terlepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa. Selain adanya Hukum Tertulis dan Hukum kebiasaan setempat, di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi. Pada saat itu Hukum Perdata Romawi diterima sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah mempunyai peraturan-peraturan sendiri yang berbeda-beda.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “Code Civil des Francais” yang juga dapat disebut “Code Napoleon”.

Dalam menyusun Code Civil digunakan karangan beberapa ahli hukum sebagai petunjuk, antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu dipergunakan juga Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jernonia dan Hukum Cononiek.

Peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain masalah wessel, asuransi, dan badan-badan hukum. Pada jaman Aufklarung (Jaman baru sekitar abad pertengahan), peraturan yang belum ada tersebut dimuat dalam kitab Undang-Undang tersendiri dengan nama “Code de Commerce”.

Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-1811), maka Raja Lodewijk Napoleon menetapkan “Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk Holland” yang isinya mirip dengan “Code Civil des Francais atau Code Napoleon” untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland).

Pada tahun 1811, penjajahan berakhir dan dinyatakan bahwa Nederland disatukan dengan Perancis. Code Civil des Francais atau Code Napoleon tetap berlaku di Belanda (Nederland).

Karena perkembangan jaman, setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda (Nederland), bangsa belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Pada 5 Juli 1830 kodifikasi pun selesai dengan terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) yang merupakan produk Nasional-Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce.

Pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Nasional-Nederland diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum), sampai dengan saat ini kedua Undang-Undang tersebut kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk Wetboek) dan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).

2. PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum Privat Materiil dan dapat dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.

Hukum Privat Materiil (Hukum Perdata Materiil) itu sendiri ialah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan dalam suatu masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan.

Disamping Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formil yang sekarang lebih dikenal dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di dalam lingkungan pengadilan perdata. Dalam arti sempit, Hukum Perdata digunakan sebagai lawan dari Hukum Dagang.

Hukum Perdata di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih bersifat majemuk atau beraneka ragam. Penyebabnya ialah Faktor Ethnis dan Faktor Hostia Yuridis.

1. Faktor Ethnis disebabkan karena keaneka ragaman Hukum Adat bangsa Indonesia dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa.
2. Faktor Hostia Yuridis dapat dilihat dalam pasal 163.I.S yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga Golongan, yaitu :

• Golongan Eropa dan yang dipersamakan.
• Golongan Bumi Putera (Pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
• Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

Dan pasal 131.I.S yang mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yang dimuat dalam pasal 163.I.S diatas. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu :

• Bagi Golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di Negeri Belanda berdasarkan Azas Konkordinsi.
• Bagi Golongan Bumi Putera dan yang dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka yang sejak dahulu kala telah berlaku di kalangan rakyat.
• Bagi Golongan Timur Asing berlaku hukum masing-masing, dengan catatan Golongan Bumi Putera dan Golongan Timur Asing diperbolehkan menundukan diri kepada Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

3. SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Sistematika Hukum Perdata (BW) / (KUH Perdata) memiliki dua pendapat. Pendapat Pertama yaitu dari pemberlaku Undang-Undang berisi :

Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum / Doktrin dibagi dalam empat bagian yaitu :

1. Hukum tentang Diri Seseorang (pribadi) yaitu mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum.
2. Hukum tentang Kekeluargaan yaitu mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.
3. Hukum Kekayaan yaitu mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
4. Hukum Warisan yaitu mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

B. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

1.  ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Subyek Hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang temasuk dalam pengertian Subyek Hukum ialah manusia atau orang (naturlijke person) dan badan hukum (vichtperson) misalnya PT, Koperari dan yang lainnya.

2. OBYEK HUKUM

Obyek Hukum ialah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan.

Sumber :

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS oleh NELTJE F. KATUUK